Kantor Kerajaan Maroko merilis pernyataan resmi terkait pertemuan yang diselenggarakan atas perintah Yang Mulia Raja Mohammed VI, semoga Allah menolong beliau.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh para Penasihat Raja, yakni Talb Fassi Fihri, Omar Azziman, dan Fouad Ali El Himma, pada Senin, 10 November 2025 di Kantor Kerajaan.
Hadir dalam pertemuan itu para pimpinan partai politik nasional yang memiliki perwakilan di kedua majelis parlemen, serta Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Urusan Diaspora Maroko.
Sesuai petunjuk langsung dari Yang Mulia Raja, pertemuan tersebut membahas proses pembaruan dan perincian formulasi inisiatif otonomi, dalam kerangka kedaulatan Maroko, sebagai tindak lanjut dari Pidato Raja kepada rakyatnya pada 31 Oktober, pasca-adopsi Resolusi 2797 oleh Dewan Keamanan PBB.
Langkah ini mencerminkan komitmen kuat Raja Mohammed VI dalam menerapkan pendekatan partisipatif dan konsultasi luas dalam setiap urusan strategis bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, para Penasihat Raja menyampaikan kehendak Sang Raja untuk mendengarkan pandangan dan masukan dari partai-partai politik nasional terkait pembaruan dan perumusan rinci inisiatif otonomi.
Para pimpinan partai diminta untuk menyampaikan visi dan usulan tertulis dari masing-masing organisasi.
Para pimpinan partai menyambut positif perkembangan terbaru isu Sahara Maroko, serta menyatakan kebanggaan atas keputusan Raja yang melibatkan seluruh kekuatan nasional dalam merumuskan visi terpadu, mutakhir, dan rinci terkait inisiatif otonomi.
Inisiatif ini dinilai mampu menjamin kepulangan warga dari kamp Tindouf, mempertemukan kembali keluarga mereka, serta memungkinkan mereka berkontribusi dalam pengelolaan urusan lokal di bawah kerangka Maroko yang bersatu.
Mereka juga menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan dan upaya berkelanjutan Raja Mohammed VI dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah Kerajaan, yang kini mendapat pengakuan melalui resolusi terbaru Dewan Keamanan PBB.
Resolusi tersebut menegaskan bahwa inisiatif otonomi Maroko merupakan solusi realistis dan dapat dicapai, dalam kerangka kedaulatan, integritas teritorial, dan persatuan nasional.
Sebagai tindak lanjut dari undangan tersebut, para pimpinan partai berkomitmen untuk menyerahkan nota resmi kepada Yang Mulia Raja dalam waktu sesegera mungkin.
0 Komentar