Rabat – Pemerintah Honduras memutuskan menangguhkan pengakuannya terhadap entitas yang disebut “SADR” dalam perkembangan terbaru isu Sahara Maroko.
Keputusan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Honduras, Mireya Agüero de Corrales, kepada Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita melalui surat resmi yang diterima pada Rabu.
Dalam surat tersebut, Agüero de Corrales menyatakan bahwa langkah itu merupakan keputusan kedaulatan Honduras yang didasarkan pada komitmen terhadap prinsip non-intervensi serta penghormatan terhadap urusan dalam negeri negara lain.
Honduras juga menegaskan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres beserta utusan khususnya, untuk mencapai solusi politik yang adil, realistis, dan berkelanjutan atas sengketa Sahara Maroko.
Selain itu, Honduras menyatakan tetap berpegang pada resolusi Dewan Keamanan PBB, termasuk Resolusi 2797, sebagai kerangka penyelesaian konflik.
Pemerintah Honduras juga telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Honduras diketahui pertama kali mengakui “SADR” pada 1989 dan kembali menegaskan pengakuannya pada 2022. Dengan keputusan terbaru ini, Honduras menjadi negara keenam dalam dua tahun terakhir yang menangguhkan atau mencabut pengakuannya terhadap entitas tersebut.
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari dinamika diplomatik yang berkembang terkait isu Sahara Maroko di tingkat internasional.
0 Komentar