Bamako, IMWA – Pemerintah Mali kembali menegaskan dukungannya terhadap integritas teritorial dan kedaulatan Maroko atas seluruh wilayahnya, termasuk kawasan Sahara.
Mali juga menegaskan bahwa Rencana Otonomi yang diajukan Maroko merupakan satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa regional tersebut.
Pernyataan itu tertuang dalam komunike bersama yang diadopsi pada penutupan Sidang Komisi Bersama Tingkat Tinggi Kerja Sama Maroko–Mali ke-4 di Bamako, Jumat (24/7). Pertemuan tersebut dipimpin bersama oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, serta Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Mali, Abdoulaye Diop.
Dalam komunike tersebut, Mali kembali menyatakan dukungannya terhadap upaya Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) beserta Utusan Pribadinya, serta mendukung Rencana Otonomi Maroko sebagai satu-satunya solusi yang kredibel dan realistis, sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2797 yang diadopsi pada 31 Oktober 2025.
Sikap tersebut memperkuat deklarasi Pemerintah Mali pada 10 April 2026 yang secara resmi mencabut pengakuannya terhadap entitas separatis yang disebut "SADR".
Sidang Komisi Bersama Kerja Sama Maroko–Mali ke-4 berlangsung di Bamako pada 21–24 Juli 2026 sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral kedua negara.***
0 Komentar