Rabat – Pemerintah Jepang menyambut baik adopsi Resolusi 2797 Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025 yang menegaskan bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi paling realistisbagi penyelesaian sengketa Sahara Maroko.
Dalam komunike bersama yang ditandatangani Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, Jepang menegaskan akan bertindak sejalan dengan posisi tersebut, termasuk pada tingkat diplomatik dan ekonomi.
Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi video yang digelar untuk memperingati 70 tahun hubungan diplomatik antara Kerajaan Maroko dan Jepang pada 2026.
Jepang juga menyatakan dukungan terhadap upaya Sekretaris Jenderal PBB beserta Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi negosiasi berdasarkan rencana otonomi Maroko guna mencapai solusi yang adil, permanen, dan dapat diterima semua pihak.
Selain menyambut Resolusi 2797 yang mendukung rencana otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian sengketa, Jepang menyerukan agar seluruh pihak terlibat dalam dialog tanpa prasyarat dengan mengacu pada proposal otonomi Maroko demi tercapainya solusi politik definitif yang saling diterima.
Menteri Luar Negeri Jepang, Motegi Toshimitsu, menegaskan bahwa Tokyo siap mengambil langkah konkret sesuai posisi tersebut, termasuk dalam bidang diplomatik dan ekonomi.
Dukungan Jepang terhadap otonomi di bawah kedaulatan Maroko dinilai sebagai penguatan baru atas upaya Maroko mengakhiri sengketa terkait Provinsi Selatannya, sejalan dengan visi Raja Maroko Raja Mohammed VI.
Dengan posisi terbaru ini, Jepang bergabung bersama sejumlah kekuatan internasional dan mayoritas komunitas internasional yang mendukung otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi utama bagi sengketa regional tersebut.
Maroko dan Jepang sendiri pada tahun 2026 memperingati 70 tahun hubungan diplomatik yang selama ini ditandai dengan persahabatan, kerja sama, dan saling mendukung.***
0 Komentar