RABAT – Hubungan diplomatik antara Republik Ceko dan Kerajaan Maroko memasuki babak baru dalam sejarah.
Dalam pertemuan tingkat tinggi di Rabat pada Kamis (26/3), Pemerintah Republik Ceko secara resmi mengakui bahwa rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang paling layakuntuk menyelesaikan sengketa wilayah Sahara.
Sikap tegas ini dituangkan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko, Petr Macinka, yang sedang melakukan kunjungan resmi perdananya ke Kerajaan tersebut.
Tidak sekadar pernyataan politik, Republik Ceko berkomitmen untuk mengambil langkah-langkah nyata di lapangan, yakni Perluasan Jangkauan Konsuler, Kedutaan Besar Republik Ceko di Rabat secara resmi memperluas cakupan layanan konsulernya hingga ke wilayah Sahara, menyamakannya dengan seluruh wilayah kedaulatan Maroko lainnya.
Misi Bisnis ke Sahara, Duta Besar Ceko dijadwalkan akan segera bertolak ke wilayah Sahara. Kunjungan ini bertujuan untuk memetakan potensi investasi dan mempersiapkan kedatangan para pengusaha asal Ceko guna menjajaki inisiatif ekonomi bersama.
Dukungan Terhadap Resolusi PBB
dalam deklarasi tersebut, Ceko juga menyambut hangat adopsi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 (2025). Mereka menilai bahwa Proposal Otonomi 2007 yang diajukan Maroko adalah basis yang paling tepat, serius, dan kredibel untuk mencapai solusi politik yang adil dan langgeng.
"Republik Ceko menganggap otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko sebagai solusi yang paling layak, dan kami berniat untuk bertindak sesuai dengan posisi tersebut," tulis kutipan dalam dokumen resmi tersebut.
Kedua menteri juga menyatakan dukungan penuh kepada Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara dalam memimpin proses politik menuju perdamaian yang permanen bagi sengketa regional tersebut.
Langkah Republik Ceko ini menambah panjang daftar negara-negara Uni Eropa yang mulai melunakkan posisi mereka dan mendukung skema otonomi Maroko. Hal ini diprediksi akan memperkuat posisi tawar Maroko di forum internasional terkait isu Sahara Barat, sekaligus membuka pintu lebar bagi investasi Eropa di wilayah selatan tersebut.
0 Komentar