Nairobi, IMWA — Pemerintah Kenya menyatakan dukungannya terhadap rencana otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko.
Sikap ini disampaikan dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi yang berlangsung di Nairobi, Kamis.
Pernyataan tersebut muncul dalam sesi pertama Komisi Kerja Sama Bersama Maroko–Kenya.
Pertemuan tersebut di pimpin oleh Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Ekspatriat Maroko Nasser Bourita dan Sekretaris Kabinet Utama dan Sekretaris Kabinet untuk Urusan Luar Negeri dan Diaspora Republik Kenya Dr. Musalia Mudavadi.
Dalam komunike bersama, Kenya menyambut apa yang disebut sebagai konsensus internasional yang terus menguat terkait rencana otonomi yang diinisiasi oleh Raja.
Nairobi menilai pendekatan tersebut sebagai solusi yang kredibel dan realistis untuk menyelesaikan sengketa Sahara.
Kenya juga memandang rencana otonomi yang diajukan Maroko sebagai pendekatan berkelanjutan dalam menyelesaikan konflik regional yang telah berlangsung lama.
Dalam dokumen yang sama, Kenya menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan negara-negara sepaham guna mendorong implementasi rencana tersebut.
Selain itu, Kenya menyambut adopsi Resolusi 2797 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menegaskan rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai dasar menuju penyelesaian yang adil, langgeng, dan saling dapat diterima.
Kenya juga menegaskan dukungannya terhadap upaya Maroko, termasuk peran Sekretaris Jenderal dan utusan pribadinya, dalam memfasilitasi proses negosiasi berbasis kerangka tersebut.
Sementara itu, Maroko menyambut baik posisi Kenya yang mendukung kerangka PBB sebagai mekanisme utama dalam mencapai solusi politik atas sengketa Sahara.
Rabat juga mengapresiasi pengakuan Kenya terhadap kerja sama berkelanjutan Maroko dengan PBB dalam mendorong proses politik sesuai resolusi Dewan Keamanan.
Dukungan Kenya ini mencerminkan kecenderungan meningkatnya dukungan internasional terhadap rencana otonomi yang diajukan Maroko sebagai jalan tengah penyelesaian konflik Sahara. (PR)
0 Komentar