IMWA, Rabat - Pemerintah Belanda menyatakan bahwa otonomi sejati di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi paling layak untuk menyelesaikan sengketa wilayah Sahara Maroko.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Kerajaan Belanda, Tom Berendsen dalam konferensi pers di Rabat, Selasa (7/4), usai pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika, dan Ekspatriat Maroko, Nasser Bourita.
Dalam pernyataannya, Berendsen menegaskanBelanda memandang pendekatan otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai opsi yang paling realistis untuk mengakhiri sengketa berkepanjangan di wilayah tersebut.
Posisi tersebut juga ditegaskan kembali dalam komunike bersama yang dirilis setelah pembicaraan bilateral antara kedua menteri, dalam rangka kunjungan kerja Berendsen ke pada 7 hingga 8 April 2026.
Lebih lanjut, Berendsen menegaskan dukungan negaranya terhadap, khususnya Resolusi 2797, serta upaya Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal PBB untuk Sahara.
Ia menyebut peran utusan tersebut penting dalam memfasilitasi proses negosiasi berdasarkan rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko.
“Tujuannya adalah mencapai solusi politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima oleh semua pihak,” ujar Berendsen.
Dalam komunike bersama tersebut juga ditegaskan bahwa Belanda akan bertindak sejalan dengan posisinya, termasuk pada tingkat diplomatik dan ekonomi, dengan tetap berpegang pada hukum internasional.
Pernyataan ini menambah daftar negara yang mendukung inisiatif otonomi Maroko sebagai dasar penyelesaian konflik di wilayah Sahara, yang hingga kini masih menjadi salah satu isu geopolitik yang belum terselesaikan di kawasan Afrika Utara.
0 Komentar